THR#2

Ini kali kedua saya menulis tentang THR. Tulisan sebelumnya bisa dibaca di sini.

Sangat mengherankan bagi saya ketika minggu kemarin di Kota Lumbung Padi (tetapi punya seribuan pabrik) mereka yang mengatasnamakan gabungan beberapa serikat pekerja melakukan unjuk rasa besar-besaran menuntut THR sebesar 1.5 X gaji pokok. Tuntutan ini jelas bertentangan dengan Surat Edaran (SE) Menakertrans Nomor SE.03/MEN/VII/2013 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan dan Himbauan Mudik Lebaran Bersama. Dalam SE ini mengatur secara jelas bagaimana menghitung besaran THR dan kapan THR tersebut harus dibayarkan.

Konon, tuntutan tersebut ‘melunak’ sebab target unjuk rasa mereka adalah semua perusahaan membayarkan THR sesuai SE Menakertrans plus bingkisan lebaran bagi para karyawan. Tuntutan tersebut masih tak enak dirasakan karena dilakukan dengan aksi sweeping ke pabrik-pabrik.

Saya rasa, nekjika pemerintah daerah punya database perusahaan mana yang sudah/belum/tidak membayarkan THR bagi karyawannya, kecurigaan serikat pekerja bisa dihindarkan. Pemerintah daerah tinggal menegur dan memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak membayar THR bagi karyawannya. Lanjut baca…

Share on Facebook

Para Pencari Kerja

Setiap kali melewati jalan yang itu, mata saya selalu menatap baliho besar yang sudah miring karena diterpa angin. Baliho yang dipasang dengan bambu itu bergambar sosok lelaki yang saya kenal.

Ya, kawan yang satu itu tengah pasang badan untuk menarik simpati massa supaya kelak dipilih menjadi seorang legislator tingkat kabupaten di tahun 2014. Ia menulis besar-besar di bawah foto diri: MUDA DAN BERKARAKTER. Lanjut baca…

Share on Facebook

Dilema tinggal di RSS

Kedatangan banjir Karawang 18 Januari 2013

Kemarin, salah satu staf saya mengajukan cuti. Kalimat dalam kolom ‘keperluan cuti’ ia tulis: melakukan aksi di perumahan. Dahi saya berkerut dan mempertanyakan kepadanya apa maksud kalimat tersebut. Ia bilang, hari ini seluruh warga di perumahan tempat ia tinggal akan melakukan aksi unjuk rasa kepada pihak pengembang perumahan menuntut janjinya yang akan memperbaiki jalan dan pengadaan fasos/fasum. Dengan pertimbangan akal sehat saya teken form cutinya.

Sama seperti saya, staf saya itu tinggal di kompleks perumahan berkelas RS/RSS. Saya bisa merasakan kegalauan warga perumahan tersebut ketika fasiltas sosial dan fasilitas umum yang disediakan pihak pengembang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dalam brosur-brosur mereka. Hal ini tentu berbeda dengan perumahan berkelas real estate yang harganya lebih mahal meskipun dalam beberapa kasus pihak pengembang juga melakukan ingkar janji. Lanjut baca…

Share on Facebook